Rawan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga, Bawaslu Kabupaten Malang Lakukan Penertiban di 33 Kecamatan

Petugas saat menertibkan Alat Peraga Kampanye yang menyalahi aturan, Kabupaten Malang (Foto : Bawaslu Kabupaten Malang for MalangTIMES)
Petugas saat menertibkan Alat Peraga Kampanye yang menyalahi aturan, Kabupaten Malang (Foto : Bawaslu Kabupaten Malang for MalangTIMES)

PACITANTIMES, MALANG – Dalam hitungan beberapa bulan ke depan, Indonesia bakal mengelar pesta demokrasi. 

Pada masa kampanye seperti sekarang, sebagian besar peseta pemilu, berlomba-lomba merebut simpati masyarakat.

Salah satunya dengan memasang Alat Peraga Kampanye (APK). 

Namun tidak semua atribut yang terpasang, selalu sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

Seperti yang terjadi di Dusun Tengo, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung. Dari pengamatan MalangTIMES, nampak beberapa APK dipasang ditempat yang menyalahi aturan.

“Hari ini kami melakukan penertiban APK yang menyalahi ketentuan. Hasilnya, dibeberapa wilayah di Kabupaten Malang masih ada sebagian yang menyalahi aturan,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, George da Silva, Rabu (9/1/2019).

Dalam agenda penertiban yang dilakukan serentak di 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang kali ini, beberapa petugas gabungan mulai dari Kepolisian, Bawaslu, serta beberapa elemen lainnya, juga turut dilibatkan.

“Lebih dari 600 personel gabungan dari Bawaslu Kabupaten Malang, Polsek Jajaran, Pengawas Desa dan Kelurahan (PKD), dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dikerahkan untuk melakukan penertiban,” terang George kepada MalangTIMES.

George menambahkan, kegiatan penertiban semacam ini memang rutin dilakukan serentak se Jawa Timur, dalam dua minggu sekali. 

“Biasanya dua minggu sekali, tepatnya pada hari Rabu. Kami rutin melakukan penertiban. Sasarannya yakni pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya fasilitas pemerintah, tempat ibadah, beberapa bangunan seperti sekolahan, dan fasilitas umum. Selain itu, alat peraga yang dipasang di pohon, dan akses jalan yang dapat menghalangi pandangan para pengguna jalan, juga kami tertibkan,” imbuh George ketika dikonfirmasi pada sela-sela agenda.

Ketika ditanyakan terkait jumlah pelanggaran yang ditemukan hari ini, George masih belum bisa memastikan. 

Dia berdalih, hasil rekapan belum bisa ditentukan, sebab agenda semacam ini bakal berlangsung hingga nanti malam.

“Biasanya malam datanya baru terekap semua, ini tim masih melakukan penertiban. Namun jika melihat agenda sebelumnya, jumlah pelanggaran yang ditemukan selalu mengalami penurunan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, razia penertiban APK memang bukan kali pertama diselenggarakan.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga serentak diadakan pada 12 dan 26 Desember 2018 lalu.

Merujuk pada statment sebelumnya, terkait jumlah pelanggaran yang senantiasa mengalami penurunan. 

Wartawan lantas mencoba untuk mengkomperasikan dengan jumlah pelanggaran yang ditemukan Bawaslu pada 26 Desember 2018 lalu.

Saat itu petugas menertibkan 56 baliho, 77 spanduk, dan 150 umbul-umbul, serta 2 alat peraga lainnya. 

Total ada sekitar 285 alat peraga yang diamankan Bawaslu Kabupaten Malang.

Dari jumlah tersebut, Partai Nasdem menjadi partai politik (Parpol) yang paling banyak ditertibkan. Yakni 109 APK. 

Disusul Gerindra dengan 42 APK. Kemudian Demokrat 30 APK. PDIP 19 buah. 

PBB 18 alat peraga. PSI 17 APK. PKB 14 APK, dan Golkar dengan 12 alat peraga, yang didapatkan petugas gabungan.

Sisanya, Bawaslu hanya mendapatkan beberpa Alat Peraga yang melanggar peraturan, dengan jumlah berkisar atau kurang dari 10 buah. Yakni partai PPP sebanyak 10 APK, Perindo 7, Berkarya 3, dan Hanura 2. 

Sedangkan alat peraga milik PKS dan PAN yang ditertibkan masing-masing berjumlah satu buah.

“Kami tidak asal melakukan penertiban. Selama 1 X 24 jam sebelum ada tindakan, kami sudah mengirim surat terhadap pemilik APK, jika tidak segera berbenah terpaksa dicopot,” terang George.

Seluruh alat peraga yang disita Bawaslu, nantinya akan disimpan oleh Panwascam yang bersangkutan. 

Bagi partai atau peserta pemilu maupun pileg yang ingin mengambil APK miliknya, maka akan dipersilahkan. Tentunya dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan yang berlaku.

“Bagi mereka yang hendak mengambil kembali APK yang sudah ditertibkan. Diwajibkan untuk membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika tidak diambil, maka kami akan tetap menyimpannya, sebab APK yang ditertibkan merupakan milik mereka (peserta Pemilu dan Pileg),” pungkasnya.

 

Pewarta : Ashaq Lupito
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pacitantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pacitantimes.com | marketing[at]pacitantimes.com
Top