Seperempat Warga Malang Raya Belum Terlindungi BPJS Kesehatan

Warga tengah melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Malang di Jalan Tumenggung Suryo, Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Warga tengah melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Malang di Jalan Tumenggung Suryo, Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

PACITANTIMES, MALANG – Ratusan ribu warga di wilayah Malang Raya hingga awal 2019 ini masih belum terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Angkanya, mencapai 25 persen dari total penduduk mencapai sekitar 4 juta orang. 

Padahal, tiga pemerintah daerah (pemda) di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu telah menandatangani komitmen universal coverage (kepesertaan menyeluruh) yang harusnya rampung pada 2019 ini. Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang Susanti Vita Devi mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru mengkover sekitar 75 persen masyarakat di Malang Raya. 

"Tiga pemda sudah berkomitmen bersama kami untuk universal coverage, tapi belum (sepenuhnya terlaksana) tahun ini. Kan butuh waktu bertahap," ujar Santi, sapaan akrabnya. Hingga 31 Desember 2018 lalu, total kepesertaan di BPJS Kesehatan ada lebih dari 2 juta jiwa di tiga daerah.

Santi mengatakan, cakupan di masing-masing daerah berbeda. Yakni di kisaran 70-75 persen. Melihat hal itu, pihaknya pun menargetkan bisa mencakup kepesertaan hingga 95 persen pada tahun ini. "Komitmennya bisa mencapai 95 persen. Rata-rata per daerah hingga saat ini masih 75 persen," ujarnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan Pusat telah menargetkan kepesertaan JKN-KIS mencakup universal health coverage (UHC) pada tahun 2019 ini. Artinya, seluruh penduduk akan menjadi peserta program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan Cabang Malang pun telah membuat kesepakatan dengan tiga daerah di Malang terkait hal tersebut.

Sayangnya, BPJS Kesehatan mengalami beberapa kendala untuk mencapai target UHC. Salah satunya, yakni kesadaran masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. "BPJS di Indonesia baru 5 tahun dan ini sudah pencapaian yang bagus. Sebab di negara lain butuh 15 tahun untuk mencapai UHC," terangnya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang saat ini juga mempunyai tunggakan yang belum dibayarkan peserta. Jumlahnya pun cukup besar, yakni sekitar Rp 1,5 triliun. Pihaknya pun menerjunkan petugas untuk terus menagih tunggakan tersebut kepada masyarakat.

 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pacitantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pacitantimes.com | marketing[at]pacitantimes.com
Top