Semangat Efisiensi Anggaran, Pemkot Probolinggo Wacanakan Penggabungan OPD

Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo saat mendengarkan pembacaan jawaban fraksi atas 2 Raperda (Agus Salam/Jatim TIMES)
Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo saat mendengarkan pembacaan jawaban fraksi atas 2 Raperda (Agus Salam/Jatim TIMES)

PACITANTIMES, PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo akan melakukan efisiensi anggaran hingga puluhan miliar rupiah, jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirampingkan atau digabung.  Tak tanggung-tanggung, lima tahun ke depan yakni 2025, eiffisiensi terhadap APBD mencapai Rp 86 miliar. Effisiensi anggaran tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri saat membacakan jawaban wali kota terhadap pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam paripurna yang digelar, Selasa (25/6) pukul 20.00. 

Effisiensi itu diperoleh setelah 32 OPD yang ada saat ini digabung menjadi 28 OPD. Untuk tahun pertama yakni, 2010 effisiensi anggaran sebgesar Rp43 miliar. Tahun kedua 2021 effisiensinya Rp 62 miliar, Tahun ketiga 2022 bertambah menjadi Rp75 miliar.  Sedang tahun keempat 2023 meninggkat menjadi Rp70 miliar 2024 dan tahun kelima 2025 angka effisiensi mencapai Rp 86 miliar. Selain mempertanyakan effisiensi fraksi yang diketuai Ali Mihtar tersebut juga menanyakan soal pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga. 

Padahal Pelabuhan Tanjung Tembaga wilayah otoritas PT Pelindo III (Persero).  Dalam jawabannya wali kota menjelaskan, pantai Kota Probolinggo saat ini dikelola dan dikembangkan oleh 3 operator. Yakni, PT Delta Arta Bahari Nusantara (DABN) yang mengelola pelabuhan baru, PT Pelindo III (Persero) yang mengelola Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur yang Mengelola Pelabuhan Perikanan Mayangan (PPM). 

Meski begitu wali kota yakin, pelabuhan masih bisa dikelola dan dikembangkan oleh pemkot. Menurutnya, Pelabuhan Probolinggo memiliki potensi sebagai pusat pasar ikan dan destinasi wisata bahari, pelabuhan bongkar muat kapal besar antar pulau, serta pelabuhan transit bagi kapal dari daerah lain.  Pelabuhan, tambahnya akan memberi Trickle Down Effect. Serta mendorong pengembangan beberapa sektor potensial seperti, Perdagangan, Jasa, Perikanan, Transportasi yang tentunya akan meningkatkan PAD. “Potensi pantai atau pelabuhan kita perlu digali. Karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian lokal,” tandas wakil walikota yang membacakan jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi.

Terhadap tindakan kongkrit pemungutan pajak dan Restribusi Daerah yang ditanyakan FKB.  Jawaban wali kota, pemkot sudah melakukan kegiatan yang bertujuan peningkatan PAD sekaligus mengurangi kebocoran.  Di antaranya, mendata ulang potensi pajak dan Restribusi Daerah. Melakukan sosialisasi Perda Pajak dan Restriusi Daerah, menagih piutang yang belum terbayar, Penyesuaian tarif, rekonsiliasi. "Kami juga memanfaatkan tekhnologi. Dari cara pemungutan pajak manual ke komputerisasi,” tambahnya. Soal pembangunan Rumah sakit yang juga ditanyakan FKB. Wakil wali kota menyebut, pembangunan fisik direncanakan akan dimulai 2020. 

Saat ini pihaknya sudah dan tengah menyusunan master plannya, Detail Engineering Design (DED), Studi Kelayakan, Amdal Lalin dan UKL/UPL.  Mengenai dana yang dihabiskan sekitar Rp551 miliar lebih. Dana tersebut berasal sebagian dari DAK. Pinjaman pihak ketiga atau bank tertentu. Sementara, Kementrian kesehatan dan Dinkes Provinsi Jatim mendsukung dan akan membentu pendanaannya, melalui DAK. 

Setelah pemkot melaksanakan pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe C terlebih dahulu yang diberi nama RS Tumbuh Kembang.  RS tersebut didanai APBD Kota. Selanjutnya kata wakil wali kota, ada dukungan pengembangan atau peningkatan dari anggaran pusat. Untuk perizinan RS Tumbuh Kembang dengan RSUD dr Muhammad Saleh menurut HMS Subri, terpisah.  Untuk desainnya, selain tempat pasien dirawat rumah sakit tipe C itu nantinya juga sebagai tempat pendidikan. 

Diharapkan menjadi tempat praktek dokter muda dan penelitian kesehatan bagi dokter.  Pemkot juga akan melakukan kerjasa sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.  “Yang sudah beravial kek kami poltekes Surabaya,” ujarnya. Dijelaskan juga, saat penggabungan sejumlah OPD Wali kota menjamin, tidak aka ada pejabat atau ASN yang dirugikan.  Mengingat, puluhan pejabat struktural dan fungsional yang memasuki masa pensiun di 2019 dan 2020. 

Disebutkan, pejabat struktural yang memasuki masa pensiun di tahun ini (2019) sebanyak 44 orang dan di 2020 ada 54 orang.  Sedang pejabat fungsional yang memasuki masa pensiun di 2019 ada 62 orang dan 2020 sebanyak 72 orang Untuk mengisi kekosongan jabatan struktural, Khususnya jabatan administrator (Eselon II dan IV) tetap melalui mekanisme mutasi dan promosi, sesuai permendagri.  Sementara kekosongan atau pergeseran jabatan pimpinan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2017 Tentang seleksi Jabatan, tetap akan dilelang.  “Pelaksanannya sesuai Undang-undang dan melalui rekomendasi ASN,” pungkas wakil wali kota.

Pewarta : Agus Salam
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Probolinggo TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pacitantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pacitantimes.com | marketing[at]pacitantimes.com
Top