Ilustrasi Parkir (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

Ilustrasi Parkir (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)



Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Negeri Malang, Nuruddin Hady menjelaskan jika parkir di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di pinggir jalan tidak harus dikenai tarif. Hal itu mengacu pada UU Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dia menjelaskan, dalam UU tersebut disebutkan jika parkir di ATM masuk dalam kategori parkir dalam keadaan tidak bergerak. Namun sayangnya, pengertian parkir tersebut tidak pernah dijabarkam dalam Peratiran Daerah (Perda) Kota Malang. Sehingga, dia mengimbau agar ada pengertian yang jelas mengenai makna dari parkir itu sendiri secara lebih jelas dan tegas.

"Semestinya yang mau ambil uang di ATM itu tidak bisa ditarik parkir. Karena kan cuman sebentar ambil uang setelah itu sudah," katanya dalam Jagongan Rakyat yang mengangkat tema Buruknya Tata Kelola Parkir Kota Malang yang digelar di Kantor Malang Corruption Watch (MCW), Kamis (27/6/2019).

Lebih jauh dia menerangkan, pengertian secara harfiah mengenai parkir harus dijelaskan dalam peraturan daerah yang dibuat. Karena selama ini masih ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai dengan sistem parkir yang ada. Terutama berkaitan dengan kejelasan sanksi yang mengatur tugas dari juru parkir, termasuk kewajiban dari pengelola parkir.

"Seperti atribut jukir misalnya, yang ada beberapa tidak digunakan. Selain itu kalau ada barang hilang deperti helm apalagi motor, pasti tidak ada tanggungjawab," imbuhnya.

Menurutnya, ada tiga permasalahan mendesak yang dihadapi Kota Malang. Salah satunya adalah mengenai tata kelola parkir yang dia nilai perlu untuk segera ada kejelasan, yaitu berkaitan dengan rencana pemanfaatan parkir berlangganan atau parkir elektronik. Di mana rencana tersebut harus dibarengi dengan kajian yang mendalam.

Karena rencana parkir berlangganan itu tentu akan berdampak sosial bagi para juru parkir. Sehingga dia menyarankan agar setiap rencana dikaji dengan kajian yang matang dan mendalam, agar tidak muncul gejolak baru yang ditakutkan mampu memunculkan permasalahan anyar.

"Sepertinya sederhana, tapi itu rumit karena masalahnya adalah perut, nafkah," tegas Nuruddin.

Dia pun menyarankan ketika memang akan diberlakukan sistem parkir berlangganan, Pemkot Malang memilih beberapa kawasan tertentu lebih dulu. Artinya penerapan kebijakan tahap awal tidak dilakukan di semua kawasan parkir. Selanjutnya ketika sudah diketahui tingkat efisiensinya, maka dapat diputuskan dalam kebijakan selanjutnya.

"Termasuk potensi parkir di berbagai titik bisa dicari dan ditata lagi. Saat ini yang paling penting adalah pendataan kembali titik dan junlah juru parkir," pungkasnya.


End of content

No more pages to load