Jagongan Rakyat yang mengangkat tema Buruknya Tata Kelola Parkir Kota Malang yang digelar di Kantor Malang Corruption Watch (MCW), Kamis (27/6/2019) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Jagongan Rakyat yang mengangkat tema Buruknya Tata Kelola Parkir Kota Malang yang digelar di Kantor Malang Corruption Watch (MCW), Kamis (27/6/2019) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).



Parkir Rp 50 ribu di Alun-Alun Kota Malang belum lama ini sempat menjadi perbincangan hangat. Sebagian besar publik pun mengecam keras aksi juru parkir (jukir) tersebut karena penarikan tarif dinilai sangat tidak wajar dan jauh dari peraturan yang telah ditetapkan.

Praktisi sekaligus pengelola parkir Matos, Nanang menyampaikan, publik semestinya tidak memandang sebelah mata peristiwa yang terjadi dalam video tersebut. Tapi semestinya juga harus mencermati kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Karena mungkin saja ada hal lain yang membuat jukir tersebut menarik dengan jumlah besar.

"Satu bus bisa menghabiskan ruang beberapa meter. Kalau mereka parkir sebentar tidak masalah. Seandainya mereka parkir empat jam, maka bisa saja ini menyebabkan jukir berbuat demikian. Karena pasti potensi juga bisa berkurang. Itu dari sisi jukir," katanya dalam Jagongan Rakyat yang mengangkat tema Buruknya Tata Kelola Parkir Kota Malang yang digelar di Kantor Malang Corruption Watch (MCW), Kamis (27/6/2019).

Meski sebenarnya apa yang dilakukan jukir tersebut menyalahi aturan, lanjutnya, masyarakat juga harus bisa memberi penilaian dari sisi yang berbeda. Karena parkir ia sebut tidak hanya berkaitan dengan uang dan retribusi saja. Melainkan juga para jukir itu sendiri yang setiap harinya selalu dikejar dengan target yang tidak kecil.

Lebih jauh dia menyampaikan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang serius menggarap rencana BUMD yang khusus mengelola parkir. Karena ketika di pihak ketigakan atau dikelola oleh swasta hal itu akan memicu permasalahan baru lainnya.

"Kalau Dinas Perhubungan (Dishub) tidak bisa, maka kami yang setiap hari di lapangan bisa membantu dan melaksanakan langsung," tegasnya.

Dia juga meminta agar Pemerintah Kota Malang turut memperhatikan kesejahteraan dari jukir. Karena penghasilan jukir selama ini tidak sebesar yang diperkirakan. "Jadi tukang parkir itu karena kebutuhan. Setiap jukir itu ada target yang harus dicapai setiap harinya untuk masuk retribusi," pungkansya.


End of content

No more pages to load