Tersangka berjalan didampingi penasehat hukum di Kejari Kabupaten Pasuruan
Tersangka berjalan didampingi penasehat hukum di Kejari Kabupaten Pasuruan

Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan memasuki babak baru. 

Setelah melakukan pemeriksaan lanjutan, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menetapkan LW, mantan Kabid Olahraga Dispora sebagai tersangka.

LW adalah tersangka pertama dari sejumlah calon tersangka yang menjadi incaran penyidik.

Penetapan tersangka LW ini dilakukan setelah penyidik memperoleh laporan hasil audit keuangan Inspektorat yang telah ditanda tangani Bupati Pasuruan.

Dugaan korupsi pada Dispora Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2017 merugikan keuangan negara Rp 918 juta. 

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, kasus korupsi ini bakal menyeret lima hingga enam orang sebagai tersangka.

Meski demikian, penyidik belum menahan tersangka LW dan hanya dikenai wajib lapor.

Tersangka dianggap kooperatif selama proses pemeriksaan dan mulai membuka tabir kelam dan aliran dana korupsi tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Pasuruan, Denny Saputra, menyatakan, penetapan tersangka tersebut sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. 

Tersangka LW memiliki peran penting atas dugaan mark up yang merugikan keuangan negara.

“Kami telah menetapkan satu orang tersangka dugaan korupsi di Dispora. Tersangka merupakan salah seorang penanggung jawab pengelolaan anggaran tahun 2017 yang merugikan negara Rp 918 juta,” kata Denny Saputra.

Menurutnya, dugaan mark up ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan selama tahun 2017 lalu.

Tersangka sebagai kuasa pengguna anggaran melakukan konspirasi dan mark up anggaran untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

“Jumlah tersangka sangat mungkin akan berkembang lagi. Mereka masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu,” jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang No 20 tahun 2001 dan subsider pasal 3 Jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.